Problematika Proses Pengundangan Dan Penyebarluasan Undang-Undang

Authors

  • Hari Sanjaya hari Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.70826/jsisnu.v1i1.24

Keywords:

Problematika, Penyebarluasan, UU No. 11 Tahun 2012

Abstract

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundangundangan (Undang-undang P3). Disisi lain, UU P3 mewajibkan semua peraturan
perundang-undangan tersebut untuk di undangkan dan ditempatkan pada lembaran
resmi negara yang telah ditentukan agar dapat dianggap mulai berlaku. Pada
penerapannya masalah ini juga merambat pada proses pengundangan dan mekanisme
pemberlakuannya dimana masih banyak ditemukan peraturan perundang-undangan
(menurut UU P3) yang berlaku tanpa melalui proses pengundangan. Penelitiian ini
bertujuan untuk 1). Bagaimana proses pengundangan dalam pembentukan peraturan
perundangan-undangan di Indonesia; 2) Bagaimana penyebarluasan Undang-undang di
Indonesia dilihat dari perspektif mekanisme pemberlakuannya. Jenis penelitian ini
adalah normatif yang bersifat deskripsi, dengan menggunakan 4 pendekatan, yakni
pendekatan perundang-undangan, historis, perbandingan dan konseptual. Sumber data
yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan
hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan simpulan bahwa (1) Untuk mengetahui proses pengundangan dalam
pembentukan peraturan perundangan-undangan di Indonesia; (2) Untuk mengetahui
Bagaimana penyebarluasan Undang-undang di Indonesia dilihat dari perspektif
mekanisme pemberlakuannya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adrian Sutedi, S. H. (2024). Hukum perizinan

dalam sektor pelayanan publik. Sinar Grafika.

Ariyanto, A. (2023). Rekonstruksi Regulasi

Penegakan Kode Etik Oleh Badan

Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Berbasis Nilai Keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

Boris Tampubolon, S. H. (2021). Panduan

Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat

Agar Tidak Menjadi Korban. Prenada Media.

Gunawan, S. (2023). KAJIAN YURIDIS TENTANG

RELEVANSI MALPRAKTIK MEDIS DENGAN

TINDAK PIDANA UMUM. Jurnal De Lege

Ferenda Trisakti, 40–45.

Huroiroh, E., & Sushanty, V. R. (2022). Telaah

Perspektif Filsafat Hukum Dalam

Mewujudkan Kepastian, Keadilan, Dan

Kemanfaatan Hukum Di Indonesia. Jurnal

Legisia, 14(2), 191–203.

Kotalewala, F., Laturette, A. I., & Uktolseja, N.

(2020). Penyelesaian Sengketa dalam

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan

untuk Kepentingan Umum. Sasi, 26(3), 415–

Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum.

Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian

Hukum, Mataram-NTB: Mataram.

Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021).

Analisis Dalam Proses Pembentukan

Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah

METADATA, 3(2), 452–468.

Nurhayati, Y. (2020). BUKU AJAR “Pengantar Ilmu

Hukum.” Nusa Media.

Pratama, J. P., ALW, L. T., & Pinilih, S. A. G. (2022).

Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri

terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki

Peraturan Perundang-Undangan The

Existence of the Position of Ministerial

Regulations Against Regional Regulations.

Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F.

(2023). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual.

Universitas Medan Area.

Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020).

Hukum administrasi Negara dan kebijakan

pelayanan publik. Nuansa Cendekia.

Ruba’i, M. (2021). Buku Ajar Hukum Pidana. Media

Nusa Creative (MNC Publishing).

Sanjaya, D., & Erny, D. (2024). Kewenangan

Pengundangan Peraturan Perundangundangan: Perkembangan Pengaturan dan

Peralihan Kewenangan. Jurnal USM Law

Review, 7(1), 208–225.

Santika, I. G. N. (2021). Pendidikan

Kewarganegaraan: Studi Komparatif

Konstitusi Dengan UUD 1945.

Silvia, I., Perwirawati, E., Kom, M. I., Simbolon, B.

R., & Sos, S. (2021). Manajemen media massa.

Scopindo Media Pustaka.

Tambunan, F. A. E. (2024). PERANAN

PEMERINTAH KOTA BINJAI DALAM

SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH YANG

BERSIFAT PENGATURAN DI KOTA BINJAI

(Studi di Pemerintah Kota Binjai). FAKULTAS

HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA

UTARA

Published

2024-09-11 — Updated on 2024-09-11

Versions

How to Cite

hari, H. S. (2024). Problematika Proses Pengundangan Dan Penyebarluasan Undang-Undang. Jurnal Sahabat ISNU SU, 1(1), 35–41. https://doi.org/10.70826/jsisnu.v1i1.24

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.