Peran OJK dan PPATK dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan di Indonesia

Abstract

Perbankan merupakan pilar strategis dalam menopang perekonomian nasional, namun sektor ini rentan terhadap tindak pidana yang mengancam stabilitas keuangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji jenis-jenis tindak pidana perbankan serta menganalisis peran krusial dua lembaga utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Tindak pidana perbankan didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank dan diancam pidana, termasuk pelanggaran izin, kerahasiaan bank, dan kegiatan usaha yang tidak sah, yang banyak di antaranya terintegrasi dengan tindak pidana pencucian uang. OJK berfungsi sebagai regulator dan pengawas yang menjamin kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Sementara itu, PPATK, sebagai Financial Intelligence Unit (FIU), berfokus pada analisis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), penelusuran aliran dana (financial tracing), serta pengawasan kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Sinergi antara fungsi pengawasan OJK dan intelijen keuangan PPATK merupakan kunci utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Indonesia